Home / berita umum / UGM Akan Membuat Team Penyusun Peraturan Serta Penanggulanngan Pelecehan Seksual

UGM Akan Membuat Team Penyusun Peraturan Serta Penanggulanngan Pelecehan Seksual

UGM Akan Membuat Team Penyusun Peraturan Serta Penanggulanngan Pelecehan Seksual – Lewat cara sah, Kampus Gadjah Mada (UGM) mengaku lamban dalam memberi respon masalah pendapat pelecehan seksual waktu KKN tahun 2017.

Karenanya, Rektor UGM Panut Mulyono, mohon maaf terhadap warga. Panut pun menyatakan akan membuat team pelajari KKN supaya masalah mirip tak lagi terulang kembali di hari depan.

Tidak hanya itu, UGM akan membuat team penyusun peraturan serta penanggulanngan pelecehan seksual.

Harapannya, program yang dibuat team itu bisa buat perlindungan mahasiswa di Universitas Biru dari ultimatum semua bentuk pelecehan.

Selanjutnya kenyataan baru masalah pendapat pelecehan di UGM:

1. UGM akui lambat memberi respon masalah pendapat pelecehan
Rektor UGM Panut Mulyono mengemukakan, berlangsung kelambanan dalam memberi respon momen pendapat pelecehan seksual di KKN pertengahan 2017 waktu lalu. Karena itu, UGM mohon maaf atas kelambanan yang berlangsung.

“UGM mohon maaf atas kelambanan yang berlangsung,” papar ia.

Pendapat pelecehan seksual ini berlangsung di sub-unit 2 Nasiri, Kabupaten Seram Barat, Propinsi Maluku, dalam periode KKN Juli-Agustus 2017.

“Berdasar pada penemuan team investigasi internal yang dibuat, bisa diartikan berlangsung pendapat pelecehan seksual yang dikerjakan oleh mahasiswa KKN terhadap mahasiswa KKN yang beda,” katanya, Jumat (07/12/2018).

2. Kelambanan yang membawa resiko psikologis untuk korban
Panut pun mengaku, kelambanan dalam memberi respon masalah itu sudah berpengaruh serius lewat cara psikologis, finansial, serta akademik pada tersangka penyintas serta pemeran.

UGM pun mengerti masih tetap terdapatnya budaya mempersalahkan korban (blaming the victim) serta budaya ini berpengaruh pada lambannya pemenuhan hak korban.

Karenanya UGM sudah lakukan beberapa langkah strategis yaitu membuat team fact finding yang kerja dibawah koordinir Wakil Rektor Bagian Pengamatan serta Dedikasi Warga.

“UGM pun membuat team pelajari KKN yang kerja mulai sejak April-Juli 2018. Team ini akan menguatkan serta memperdalam penemuan team fact finding,” katanya.

3. Team Komite Etik untuk masalah pendapat pelecehan seksual
Pihak UGM membuat team komite etik untuk bikin saran terhadap pimpinan kampus perihal penyelesaian masalah pendapat pelecehan seksual pada aktivitas kuliah kerja fakta (KKN).

Team itu dikehendaki bisa memberi saran terhadap pimpinan dalam akhir tahun kelak.

“UGM mengerti kalau pelecehan seksual adalah kesulitan serius yang harusnya tidak berlangsung dimana juga, terutamanya institusi pendidikan tinggi seperti UGM,” papar Rektor UGM Panut Mulyono, dalam jumpa wartawan, Jumat (7/12/2018).

Komite Etik itu sah dibuat berdasar pada surat Ketetapan Rektor Nomer 1991/UN1.P/SK/HUKOR/2018.

4. Polisi mengecek 13 saksi serta lakukan titel masalah
Polda DIY sudah lakukan titel masalah serta mengecek 13 orang sehubungan masalah pendapat pelecehan seksual waktu KKN mahasiswa UGM di Maluku.

“Kami udah kerjakan kontrol sekitar 13 orang yang dikira jelas, lihat, atau dengar satu momen itu,” kata Direktur Reskrimum Polda DIY Kombes Pol Hadi Utomo, di Mapolda DIY, Selasa (4/12/2018).

Pihaknya sudah lakukan titel masalah. Akan tetapi, tidak selanjutnya usai digelar masalah itu.

“Tempo hari kami udah titel masalah, akan tetapi bukan bermakna sekali senantiasa usai. Dalam titel masalah kami memastikan untuk perbuatan setelah itu, karena itu dalam titel masalah tempo hari supaya penyelidik lebih kembali memahami,” urai ia.

Polda DIY juga bekerjasama dengan Polda Maluku. Bahkan juga, tidak tutup peluang penyelidik dari Polda DIY akan langsung ke Maluku.

5. Penemuan Ombudsman dalam masalah pendapat pelecehan seksual
Pada Jumat (23/11/2018), Ombudsman menjelaskan data baru masalah pendapat penyimpangan langkah dari keterangan yang diungkapkan koordinator team investigasi lintas fakultas.

“Jika sejauh ini kan dikira masalah waktu, dimana proses pengerjaan yang berlarut. Dari keterangan barusan, kita mendapat kenyataan baru perihal pendapat pelanggaran langkah, tetapi ini masih tetap pendapat,” kata Kepala Ombudsman RI Perwakilan DIY, Budhi Masthuri, Jumat (23/11/2018)

Menurutnya, pendapat penyimpangan langkah itu sehubungan proses bagaimana nama mahasiswa yang dikira jadi pemeran pelecehan seksual itu dapat diwisuda muncul dalam lis wisudawan.

“Proses dapat yudisium hingga tercatat jadi calon wisudawan, ini pantas dikira tidak cocok dengan langkah yang seharusnya berdasar pada hasil kontrol serta saran team investigasi,” katanya.

About admin

Agen Sbobet