Modern technology gives us many things.

Ide Ganjil Genap Untuk Sepeda Motor Akan Rugikan Ojol

Ide Ganjil Genap Untuk Sepeda Motor Akan Rugikan Ojol – Dinas Perhubungan DKI Jakarta tengah membahas ketentuan ganjil genap untuk sepeda motor. Komune ojek online (ojol) langsung menampik wawasan itu.

“Saya kurang sepakat jika dikerjakan ganjil genap untuk sepeda motor. Jika dibatasi, maka menyusahkan warga sendiri. Yang paling cepat terkena efek ialah ojek online,” kata Ketua Kombinasi Tindakan Roda Dua Indonesia (Garda), Igun Wicaksono, pada wartawan, Jumat (2/8/2019).

Menurut Igun, kendaraan bermotor roda dua benar-benar dibutuhkan buat warga. Di lain sisi, transportasi umum non-roda dua belum ada dengan mencukupi di Jakarta. Jika kebijaksanaan penetapan kendaraan berdasar nomer polisi itu diaplikasikan untuk roda dua, karena itu warga akan kesusahan terhubung jalan raya. Ia tidak sepakat jika kendaraan roda dua jadi kontributor penting kemacetan Jakarta.

“Jika disebut kendaraan roda dua ialah biang kemacetan, itu tidak pas sebab di jalan ada roda empat ,” kata Igun.

Pada intinya, Garda sepakat dengan kebijaksanaan penetapan kendaraan bermotor, tetapi bukan roda dua sebagai target. Penetapan lebih baik diaplikasikan ke kendaraan yang kurang lain jalan serta mengakibatkan polusi udara. Penetapan kendaraan butuh disertai dengan tersedianya transportasi umum yang ideal.

“Semestinya Pemprov DKI menyeimbangi penetapan kendaraan dengan model transportasi yang lebih aman, nyaman, serta terpadu. Sepanjang moda transportasi umum belum penuhi persyaratan itu, saya meyakini penetapan kendaraan akan memetik penampikan dari warga,” tutur Igun.

Dishub DKI Jakarta sedang membahas ketentuan ganjil genap. Diantaranya ialah memperhitungkan motor masuk dalam ketentuan ganjil genap itu.

“Ini terhitung yang kami bahas. Pasti kita akan riset selanjutnya ya bagaimana dengan sepeda motor. Sebab saat ini berdasar data, hasil dari implementasi ganjil-genap sepanjang enam bulan tempo hari, itu sepeda motor itu 72 % lebih,” kata Kepala Disub DKI, Syafrin Liputo, pada wartawan.

Awalnya, wawasan ganjil-genap yang diperluas aplikasinya ini mengemuka melalui terbitnya Ingub Nomer 66 Tahun 2019 mengenai Pengaturan Kualitas Udara. Ingub itu diedarkan Gubernur Anies Baswedan jadi langkah untuk menangani polusi udara yang membekap Jakarta.